JAKARTA, OT- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemerhati Pilkada Indonesia (GPPI), Rabu (1/8/2018) pagi tadi, melaksankan aksi di depan Mebes Polri di Jakarta.
Pendemo mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda Maluku Utara Brigjen (Pol) Naufal Yahya, karena diduga telah menyandera demokrasi Maluku Utara.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Muhlis Ibrahim menyampaikan, sebagai salah satu daerah rawan konflik dalam pilkada serentak yang diselenggrakan pada tanggal 27 juni 2018 kemarin, Provinsi Maluku Utara telah menyelanggarakan proses pemilihan gubernur dengan aman dan damai.
Hal ini, kata Muhlis, tentunya terwujud dari kesadaran kolektif masyarakat dalam menjalankan demokrasi di negeri ini. Namun, kedamaian itu mulai dikoyak oleh para penegak hukum. “Kapolda Maluku Utara yang seyogyanya harus netral, kini terindikasi memihak ke salah satu calon gubenrnur. Langkah ini kian nyata di perlihatkan ke publik,” jelas Muhlis.
Lanjut Muhlis, berbagai upaya yang dilakukan oleh Kapolda Maluku Utara, yakni mulai dari pemanggilan Ketua KPU dan Bawaslu dengan dalil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan hingga dugaan penggunaan anggaran pemilu.
“Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan besar dari kami, bahwa Kapolda Maluku Utara dengan segala kewenangan dan kapasitas ingin menyandera demokrasi di Maluku Utara,” tegas Muhlis.
Dengan adanya sejumlah masalah tersebut, kata Muhllis, maka GPPI mendatangi Mabes Polri agar Kapolri segera mengambil tindakan keras berupa, mengganti Kapolda Maluku Utara, mengevaluasi kerja-kerja Kapolda Maluku utara dalam mengawal agenda demokrasi dan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota kepolisian di Polda Maluku Utara yang terlibat langsung dalam upaya merusak tatanan demokrasi.
“Inilah harapan masyarakat Maluku Utara yang telah hidup rukun dan damai dalam bingkai NKRI yang tercinta ini,” pinta Muhlis.
Muhlis menambahkan, aksi ini tidak akan berhenti sampai di sini dan bukan hanya hari ini, tapi akan berlangsung setiap hari selama Kapolri belum mengganti Kapolda Maluku Utara.
Aksi itu langsung direspon oleh Mabes Polri melalui Bidang Humas, sehingga dilakukan hearing. “Dalam hearing itu kami sampaikan tuntutan kami, dan pihak Mabes Polri merespon ini, sehingga mereka menyampaikan akan menindak lanjuti tuntutan ini dan hasilnya akan disampaikan ke kami,” terang Muhlis.(red)
