DARUBA, OT -Ratusan masyarakat kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut), yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Morotai Bersatu (KPMB), Kamis (9/8/2018) siang tadi "serbu" kantor DPRD.

Kedatangan masyarakat di kantor wakil rakyat itu, untuk mendesak DPRD agar segera mengeluarkan rekomendasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017.

Massa langsung disambut ketua DPRD Morotai Fahri Hairudin didampingi dua wakil ketua serta sejumla anggota DPRD. Dihadapan ketua dan anggota DPRD, Juru Bicara KPMB Fadli Djaguna mengatakan, sudah ada indikasi kejelasan jika anggran DD sengaja sunat oleh Pemkab Morotai dengan cara pergeseran anggaran dari rekening Desa ke rekening Pemkab.

"Dugaan penyelewengan anggaran DD semakin kuat, faktanya 40% pencairan tahap dua yang dilakukan dari rekening Desa ke rekening Giro," tegas Fadli di hadapan anggota DPRD.

Kata Fadli, sejauh ini sejumlah Desa belum menerima DD sama sekali, dan parahnya ada sejumlah Kepala Desa (Kades) di desak Pemkab Morotai agar menandatangani kwitansi kosong guna pencairan angaran DD.

"Sampai sejauh ini 40% anggaran tidak diterima oleh beberapa Desa dari  88 Desa di Morotai, dan ada 13 Kades dipaksa oleh Pemkab untuk menandatangani kwitansi kosong," tutur Fadli.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Morotrai, Rasmin Fabanyo menyampaikan, pimpinan dan anggota meminta maaf karena tidak bisa menghadirkan Kepala Dinas keuangan.

"Yang lebih tau soal realisasi DD adalah Kadis Keuangan, DPMD sifatnya teknis, tapi saat ini Kadis keuangan di Ternate karena diperiksa Polda Malut dalam kasus dugaan tanda tangan palsu di dokumen APBD Morotai. Nanti kadis keuangan balik baru kita luruskan persoalan ini," ujar Rasmin.(hiz)