HALUT, OT - Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok perangkat desa linglar tambang pada Selasa (19/3/2019) kemarin, dinilai memiliki kepentingan.

Selain itu, aksi yang dimotori oleh Asosiasi Pemerintah Desa (Adpesi) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kemarin, murni tuntutan aparatur desa dan tidak ada kaitannya dengan maayarakat.

Mantan Sekum Persatuan Mahasiawa Kao Teluk, Sahrun menyatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan pemerintahan desa (pemdes) lingkar tambang kemarin di areal kantor Nusa Harmahera Minerals (NHM) merupakan aksi sepihak yang memgatasnamakan masyarakat.

Kata dia, pemdes tidak pernah melibatkan masyarakat dalam aksi unjuk rasa terhadap NHM, "aksi yang dilakukan pemdes lingkar tambang, sangatlah tidak masuk akal. Dalil tentang pemerintah tidak bisa dibawa atas nama rakyat lingkar tambang," kata Sahrun yang dihubungi imdotimur.com, Rabu (20/3/2019) melalui telepon selularnya.

Sahrun menilai, apa yang menjadi tuntiutan pemdes, tidak ada kaitannya dengan masyarakat lingkar tambang, "apalagi dalam tuntutannya, pemdes melalui ketua Adpesi Halut menyatakan, jika tuntutan tidak direalisasi NHM, maka akan dilakukan aksi golput di Pemilu 2019. Ini satu ucapan yang dianggap memiliki indikasi kepentingan, seharusnya ancaman ini tidak bisa diucapkan oleh aparatur pemerintah desa," cecarnya.

Sahrun bahkan mencurigai, aksi kemarin memiliki tendensi kepemtingan atas pengajuan proposal dana sebesar Rp, 3 miliyar yang tidak direalisasi pihak NHM.

"Saya menilai aksi yang dilakukan pemerintah desa lingkar tambang hanyalah kepentingan, jangan-jangan ada sakit hati karena pengajuan proposal dana 3 M yang tidak direalisasi oleh pihak NHM," katanya.

Mantan Sekum PMKT itu meminta pihak NHM agar segera melakukan pertemuan dengan melibatkan semua unsur, baik pemerintah, perusahan dan masyarakat lingkar tambang.

"Saya harap PT NHM segera membuat pertemuan antara masyrakat, pemerintah dan pihak perusahan, yang pasti aksi kemarin itu masyrakat tidak mengetahui," pungkasnya. (thy)