TERNATE, OT - Festival Legu Gam (Pesta Rakyat) yang sudah menjadi event nasional, terancam dihapus oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI dari 100 event yang telah ditetapkan Kemenpar.
Hal ini disebabkan karena polemik dualisme kepanitiaan Legu Gam 2018 tak kunjung selesai. Panitai versi Firman Mudaffar Sjah dan versi Abdullah Tahir masih saling klaim. Meskipun Pemerintah provinsi (Pemprov) Malut melalui Dinas Pariwisata sudah merekomendasikan panitia versi Firman.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, Samin Marsaoly saat dikonfirmasi mengatakan, beberapa hari lalu tim 100 event wonderful mengundang tiga Kadis Pariwisata yakni Kota Ternate, Kota Tidore dan Halmahera Barat serta Provinsi untuk membicarak persiapan launching tiga event.
Kata dia, untuk pelaksanaan event Legu Gam yang akan dilaksanakan di Kota Ternate sampai hari ini belum menemui titik terang, karena ada dua kepanitiaan. Untuk itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpar RI mengundangnya guna meluruskan.
“Kemenpar memberikan kesempatan pada kita untuk memediasi dua panitia ini agar islah, sehingga pada saatnya event ini segera dilaunching,” terangnya.
Kesepakatan yang diambil dalamm pertemuan itu, lanjut Samin, selain memberi kesempatan pada Pemkot dan Pemprov untuk melakukan mediasi. Namun apabila dalam waktu satu minggu tidak ada kepastian maka launching tiga event di Malut tetap jalan.
Oleh karena itu, Pemkot dalam hal ini Dispar berharap, segera ada islah terhadap kepanitiaan ini, sehingga ada kejelasan dari Kemenpar. “Adanya dualisme kepanitiaan ini menjadi catatan khusus Kemenpar,” ujar dia.
Samin mengaku, apabila tidak diselesaikan dalam waktu satu minggu, maka dapat dipastikan evenet Legu Gam akan dicoret atau keluar dari 100 event, karena ini berdampak secara sistemtis pada pelaksanaan Legu Gam yang sduah digagas cukup lama.
Keputusan Kemenpar ini berdasarkan surat yang dikirim dari dua versi panitia, sehingga Kemenpar sudah mempelajari. Baik itu Surat yang disampaikan oleh Panitia versi Firman yang disetujui oleh Pemprov dalam hal ini Dispar, mapun surat yang terakhir diajukan oleh panitia versi Abdulla Tahir yang ditanda tangani oleh Plt Sultan Ternate.
Untuk itu, Kemenpar memandang ini penting untuk dimediasi dengan waktu selama satu inggu. "Kita berharap masalah ini segera selesai dan kami berkeinginan ini menjadi event yang lebih mewah,” harapnya.
Dia menambahkan, Pemkot tidak punya Legu Gam, sehingga apabila ada opini jika pelaksanaan Legu Gam adalah Pemkot, itu tidak benar. “Legu Gam dilaksanakan oleh Kesulltanan, Pemkot hanya memfasilitasi dan memediasi,” jelas Samin.
“Sejauh ini Pemkot tidak punya panitia Legu Gam versia A dan B. Pemkot tetap berada pada posisi mendukung pelaksanaan Legu Gam, dan Pemkot menunggu hasil dari kepanitiaan, jika Sudah ada hasilnya kami akan melaporkan ke Kemenpar,” tutur mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate ini.(red)
