TERNATE, OT- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Kantor Wilayah Maluku Utara (Malut) menggelar sosialisasi tentang Indentifikasi dan Penjaringan Organisasi Bantuan Hukum dengan tema "Peningkatan Jumlah Organisasi Bantuan Hukum Dalam Rangka Verifikasi dan Akreditas Tahunan"

Pelaksanaan kegiatan yang terpusat di ruang rapat Kemenkumham Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara, Selasa (26/6/2018).

Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakum Aisyiyah Malut, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) IAIN Ternate, OBH UMMU Malut, PKBH Unkhair, Posbakumadin, LBH Trust Malut, YYS Srikandi Sibela Halsel, YYS Posbakum Kieraha, LBH RKS, YBH Sipakale Malut, YLBH Malut, YBH Kapita Malut, Peduli Perempuan dan anak, LML.

Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kristomo mengatakan, dari bantuan hukum yang baru maupun yang lama yang sudah atau belum mempunyai akreditas Posbakum maka perlu untuk bisa dikonfrimasi agar bisa mempunyai kekuatan hukum yang jelas bisa terdaftar di kantor Wilayah Hukum Maluku Utara.

Menurutbya, untuk meningkatkan akreditas bantuan hukum di wilayah Maluku Utara, maka peningkatan kapasitas dan kwalitas harus lebih ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham (Kakanwil) Maluku Utara Nofli melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum Wagirin selaku Panitia Penyelengara mengatakan pada awalnya dari masing masing bantuan hukum OBH maupun LBH harus mempunyai akreditas hukum agar bisa terdaftar di kantor Wilayah Maluku utara.

Wagirin menambahkan, pada tahun 2019/2021, aian dilakukan verifikasi akreditas untuk mempermudah pos bantuan hukum masing masing di selurub wilayah hukum Maluku Utara.(red)