TERNATE, OT- Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Maluku Utara (malut), medesak kepada Kapolda Malut agar mengganti Kapolres Morotai dan menangkap penyelenggara kegiatan Festival Merah Putih.

Ketua PGK Malut Anton Ilyas dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi indotimur.com menyampaikan, desakan tersebut karena beberapa waktu terakhir ini publik kembali dihebohkan dengan beredarnya video dan laporan langsung dari masyarakat Morotai kepada PGK tentang adanya kegiatan terselubung yang dilaksanakan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN).

Kata dia, kegiatan dalam bentuk festival Merah Putih yang dikemasan dalam acara sosial kemanusian dan seakan mendorong promosi kebinekaan Indonesia dengan sosialisasi narkoba dan pergaulan bebas untuk siswa-siswi sekolah Dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di kabupaten Pulau Morotai.

Lanjut Anton, setelah menerima laporan dan melihat foto maupun video ternyata kegiatan ini dapat terselenggara atas dukungan serta peran YBSN, Istri Bupati Morotai, Dinas Penidikan Morotai dan UPTD Cabang Diknas Pulau Morotai.

Dari kegiatan ini, kata Anton, sangat disesalkan karena diduga melakukan kegiatan terselubung dengan menggunakan simbol-simbol misionaris agama lain. Misalnya, penggunaan Terompet Syofar. “Alat musik tiup ini terbuat dari tanduk yang digunakan sebagai alat musik bertujuan ritual keagamaan, tentu kita semua tahu shofar ini ditiup pada waktu bulan baru dan jamuan formal,” ujarnya.

Selain itu, roti hidup dan ini adalah konsep keyakinan agama lain bahwa roti adalah kehidupan. “Membagikan roti hidup yang diproduksi langsung dengan tulisan dan logo tuhan memberkati terdapat di atas roti tersebut. Bahkan ada proses penyiraman minyak urapan ke peserta yang ada, setelah itu dilanjutkan pembacaan doa yang dilihat seperti pembacaan ikrar bersama yang coba didesain, namun yang sebenarnya itu pembacaan doa,” katanya.

“Hal ini menjadi heboh dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan memecah belah kerukunan antar umat beragama, karena bukan saja agama islam akan tetapi saudara kami di agama sebelahpun merasa resah,” ujarnya.

Lanjut Anton, berdasarkan laporan dan fakta-fakta ini, PGK Malut mendesak kepada Kapolda Maluku Utara untuk mengevaluasi dan Mengganti Kapolres Pulau Morotai karena dianggap gagal dalam tugas utama menjaga persatuan dan perdamaian di pulau Morotai.

Selain itu, mendesak kepada Polda agar mengusut tuntas dan menangkap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. “Semua ini dimaksudkan agar ada efek jera kepada siapapun dengan sengaja melakukan kegiatan yang merusak kerukunan umat beragama,” tegas Anton.

Anton juga mendesak, kepada pihak terkait dan terlibat dalam kegiatan agar mempertanggung jawabkan kepada semua umat beragama khususnya umat islam. “Saya juga mMeminta kepada masyarakat Morotai untuk bersabar dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama,” terangnya.(red)