JAILOLO, OT – Kesbangpol se- Provinsi Maluku Utara (Malut), melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan konflik di kantor bupati Halmahera Barat (Halbar), Kamis(13/9/2018) tadi.
Rakor bertujuan untuk singkronisasi program atau kegiatan dalam upaya penanganan konflik sosial dan mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 2019 mendatang.
Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Utara Omar Fauzy , menyampaikan bahwa dirinya sangat memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Badan Kesbangpol se- Provinsi Maluku Utara yang telah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti rapat koordinasi tersebut.
"Semoga keikutsertakan saudara-saudara dapat memberikan rekomendasi dalam membangun Maluku Utara tercinta , serta ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Barat atas kerjasamanya dengan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara sehingga pelaksanaan rapat ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan,” terangnya.
Dikatakan Omar, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebut bahwa urusan pemerintah di Negara Republik Indonesia terdiri atas tiga urusan, yakni urusan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar 1945.
”Untuk Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemiliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar umat beragama, ras dan antara golongan itu sangat penting sehingga kita harus tingkatkan tekad kita demi kemajuan daerah maluku utara itu sendiri,” tuturnya.(red)
